Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak lagi diposisikan semata sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. Seiring percepatan pembangunan infrastruktur dan hadirnya berbagai fasilitas publik modern, Nusantara kini diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, destinasi wisata kelas dunia, sekaligus magnet investasi yang menopang transformasi ekonomi nasional.
Pembangunan IKN sejak awal memang dirancang dengan pendekatan berbeda. Pemerintah menempatkan Nusantara sebagai smart forest city yang memadukan tata kota modern, teknologi digital, keberlanjutan lingkungan, dan ekonomi hijau. Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari berdirinya gedung-gedung pemerintahan, tetapi juga dari kemampuan kawasan tersebut menarik investasi swasta dalam skala besar.
Infrastruktur Menjadi Fondasi Daya Saing Nusantara
Optimisme terhadap masa depan IKN mengemuka dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara pada 10 Juli 2026. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menilai pembangunan jalan, akses tol, jaringan utilitas, hingga konektivitas kawasan akan menjadi fondasi utama tumbuhnya sektor pariwisata dan investasi.
Menurutnya, kehadiran infrastruktur modern akan memberikan efek berganda bagi wilayah penyangga seperti Balikpapan, Samarinda, dan Penajam Paser Utara. Dampaknya tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga menggerakkan sektor transportasi, perhotelan, kuliner, ekonomi kreatif, perdagangan, hingga jasa.
“IKN memiliki potensi menjadi wajah baru Indonesia yang mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara”, ujarnya.
Berbagai proyek strategis seperti jalan tol menuju IKN, sistem transportasi cerdas, kawasan permukiman, ruang terbuka hijau, jaringan air baku, energi, telekomunikasi digital, hingga fasilitas publik terus dipercepat untuk mendukung operasional Nusantara secara bertahap.
Bukan Sekadar Kota Pemerintahan, Tetapi Kota Investasi
Di balik pembangunan fisik tersebut, terdapat visi yang lebih besar. Nusantara dipersiapkan sebagai pusat investasi nasional yang mampu menghadirkan ekosistem bisnis berkelas dunia.
Konsep itu hanya dapat terwujud apabila pembangunan infrastruktur berjalan beriringan dengan pembangunan fasilitas pendukung investasi dan keuangan. Kehadiran kawasan bisnis, pusat keuangan, layanan perizinan terpadu, kawasan komersial, pusat inovasi, fasilitas riset, pendidikan, kesehatan internasional, hotel, pusat konvensi, hingga kawasan MICE akan menjadi faktor penting yang meningkatkan daya tarik investor.
Dengan demikian, setiap pembangunan jalan, utilitas, pelabuhan, kawasan logistik, maupun transportasi publik tidak hanya melayani masyarakat, tetapi sekaligus menciptakan nilai ekonomi baru yang mampu menarik investasi jangka panjang.
Insentif Investasi Harus Terus Digencarkan
Sejumlah kebijakan pemerintah sebenarnya telah memberikan fondasi kuat bagi masuknya investasi ke IKN. Berbagai insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk untuk sektor tertentu, kemudahan perizinan melalui OSS, hingga fasilitas Super Tax Deduction bagi kegiatan penelitian, pengembangan, inovasi, pendidikan vokasi, dan pengembangan sumber daya manusia perlu terus disosialisasikan secara masif kepada pelaku usaha.
Instrumen-instrumen tersebut merupakan daya tarik penting bagi investor karena mampu menekan biaya investasi sekaligus meningkatkan kepastian usaha.
Di sisi lain, berbagai skema pembiayaan kreatif seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), investasi langsung, sovereign wealth fund, pembiayaan hijau (green financing), hingga partisipasi BUMN dan swasta perlu terus diperluas agar pembangunan IKN tidak semata-mata bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Semakin besar investasi yang masuk, semakin cepat pula penyediaan infrastruktur publik dapat diwujudkan.
Rasio 20 Persen APBN dan 80 Persen Investasi Harus Menjadi Komitmen Bersama
Sejak awal, pemerintah telah merancang pembiayaan pembangunan IKN dengan komposisi sekitar 20 persen berasal dari APBN dan 80 persen dari investasi serta sumber pembiayaan non-APBN. Pola pembiayaan ini menjadi strategi penting agar pembangunan tetap berkelanjutan tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap fiskal negara.
Karena itu, pola pikir tersebut perlu terus dikedepankan dalam setiap tahapan pembangunan Nusantara.
Apabila alokasi APBN yang mengalir ke Otorita IKN setiap tahun berada pada kisaran Rp6 triliun hingga Rp11 triliun, maka idealnya pembangunan juga mampu menghadirkan investasi baru sekitar Rp24 triliun hingga Rp44 triliun setiap tahun agar komposisi pembiayaan 20:80 benar-benar terwujud.
Dengan rasio tersebut, pembangunan tidak hanya berlangsung lebih cepat, tetapi juga menciptakan multiplier effect yang jauh lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Semakin tinggi investasi yang masuk, semakin banyak kawasan baru yang dapat dibangun, semakin luas lapangan pekerjaan tercipta, dan semakin besar kontribusi Nusantara terhadap perekonomian Indonesia.
Pariwisata dan MICE Akan Menjadi Mesin Ekonomi Baru
Berbeda dengan ibu kota konvensional, IKN menawarkan pengalaman baru melalui perpaduan kawasan hijau, teknologi, budaya, dan keberlanjutan.
Penyelenggaraan berbagai agenda nasional maupun internasional, termasuk kegiatan Meeting, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE), diyakini akan memperkuat posisi Nusantara sebagai destinasi baru Indonesia.
Selain itu, kawasan konservasi, ruang terbuka hijau, pusat kebudayaan, sports tourism, wellness tourism, jalur sepeda, hingga kegiatan masyarakat seperti fun run dinilai mampu menjadi daya tarik wisata yang berkelanjutan.
Terbukanya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) bagi masyarakat juga mulai menarik perhatian wisatawan yang ingin melihat langsung perkembangan ibu kota baru Indonesia. Aktivitas tersebut diperkirakan akan mempercepat pertumbuhan sektor jasa, perdagangan, kuliner, transportasi, dan ekonomi kreatif di Kalimantan Timur.
UMKM dan Industri Nasional Harus Menjadi Pemenang
Komisi VII DPR RI juga memberikan perhatian terhadap tingginya penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pembangunan IKN.
Menurut Rahayu Saraswati, Nusantara harus menjadi etalase kemampuan industri nasional sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal.
Karena lebih dari 90 persen pelaku usaha Indonesia berasal dari sektor UMKM, pembangunan IKN harus mampu meningkatkan kesempatan usaha, memperluas pasar produk lokal, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, memastikan pengembangan Nusantara tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat kapasitas UMKM melalui pelatihan, pendampingan bisnis, penyediaan ruang usaha, hingga peningkatan kualitas produk agar mampu bersaing di kawasan ibu kota baru.
Kolaborasi Menjadi Kunci Percepatan Nusantara
Pembangunan IKN pada akhirnya bukan sekadar proyek pembangunan ibu kota, melainkan proyek transformasi ekonomi Indonesia. Keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah membangun kolaborasi antara APBN, investasi swasta, BUMN, dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat.
Karena itu, pembangunan infrastruktur harus terus dibarengi dengan penguatan iklim investasi, kepastian regulasi, penyediaan fasilitas bisnis, serta promosi berbagai insentif fiskal yang telah disiapkan pemerintah.
Semakin kuat ekosistem investasi dibangun, semakin besar peluang Nusantara berkembang sebagai pusat pemerintahan modern, pusat bisnis baru, destinasi wisata kelas dunia, sekaligus mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dengan menjaga komitmen pembiayaan 20 persen APBN dan 80 persen investasi, IKN memiliki peluang besar untuk berkembang lebih cepat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Pendekatan ini tidak hanya meringankan beban APBN, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah belanja negara mampu menjadi pengungkit bagi masuknya investasi yang lebih besar, sehingga visi Nusantara sebagai kota dunia untuk semua dapat terwujud secara berkelanjutan.
Oleh : Ari Supit
Forum Bersama IKN
