Ada pemandangan yang ganjil dalam perdebatan antara Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari, dengan Wakil Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia, Fatima di sebuah program televisi nasional. Yang hadir bukan kesan seorang komunikator negara, melainkan seorang penguji sidang skripsi.
“Mana datanya?”
Pertanyaan itu berulang kali dilontarkan. Diselingi interupsi. Disampaikan dengan nada yang lebih menyerupai pembuktian daripada percakapan.
Video itu pun viral.
Ironisnya, yang menjadi sorotan bukan keberhasilan pemerintah menjelaskan kebijakannya. Justru cara pemerintah memperlakukan kritik.
Padahal rakyat datang bukan untuk sidang proposal.
Mereka tidak sedang mencari nilai A.
Mereka ingin didengar.
Seorang Kepala Badan Komunikasi tentu berhak meminta data. Tetapi ketika setiap keresahan dibalas dengan tuntutan pembuktian, komunikasi perlahan berubah menjadi interogasi.
Seolah-olah rakyat harus memenuhi syarat administratif sebelum keluhannya dianggap sah.
Padahal sejarah politik menunjukkan fakta yang sederhana. Hampir semua krisis kepercayaan selalu diawali oleh kalimat yang sama: “Masyarakat hanya salah paham.”
Kalimat itu terdengar ilmiah.
Tetapi sering kali menjadi tanda bahwa negara mulai kehilangan kemampuan mendengar.
Ada paradoks yang sulit dijelaskan.
Pemerintah membentuk Badan Komunikasi karena sadar bahwa komunikasi adalah soal membangun kepercayaan.
Namun ketika kepala lembaganya lebih sibuk memenangkan adu argumen daripada merangkul kegelisahan publik, tujuan itu justru berbalik arah.
Negara tampak ingin menang.
Padahal rakyat hanya ingin dipahami.
Dalam politik, kemenangan debat tidak pernah otomatis menjadi kemenangan kepercayaan.
Sebaliknya, satu sikap merendahkan lawan bicara bisa menghapus seratus lembar paparan PowerPoint.
Sebab komunikasi publik bukan lomba debat antarmahasiswa.
Bukan pula ruang menguji siapa yang paling banyak menghafal statistik.
Ia adalah seni membuat rakyat merasa negara hadir di pihak mereka, bahkan ketika mereka sedang marah.
Jika setiap kritik dijawab dengan, “Mana datanya?”, mungkin suatu hari rakyat akan membalas dengan pertanyaan yang sama.
“Mana empatinya?”
Dan ketika pertanyaan itu mulai terdengar lebih keras daripada penjelasan pemerintah, saat itulah komunikasi negara sesungguhnya sedang mengalami kegagalan.
SUDUT REDAKSI
