Jakarta – PT Freeport Indonesia (PTFI) memproyeksikan kontribusinya kepada negara akan menembus lebih dari US$7 miliar atau sekitar Rp120 triliun per tahun mulai 2028. Target itu akan tercapai setelah produksi tambang kembali normal dan seluruh fasilitas hilirisasi, termasuk smelter serta precious metal refinery (PMR) di Gresik, beroperasi penuh.
Proyeksi tersebut menjadi salah satu buah dari perubahan besar yang dimulai pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada 2018, melalui MIND ID (saat itu Inalum), Indonesia resmi menguasai 51,2 persen saham PT Freeport Indonesia, mengakhiri dominasi kepemilikan asing dan menjadikan pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas. Langkah ini membuka ruang bagi negara untuk memperoleh manfaat yang lebih besar melalui dividen, pajak, royalti, dan penerimaan negara bukan pajak.
Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan peningkatan kontribusi negara akan didorong oleh pulihnya produksi tambang bawah tanah Grasberg dan beroperasinya penuh fasilitas hilirisasi di Gresik. Dengan seluruh rantai pengolahan tembaga hingga emas dan perak dilakukan di dalam negeri, nilai tambah yang sebelumnya dinikmati di luar negeri kini dapat dinikmati Indonesia.
Berdasarkan proyeksi perusahaan, penerimaan negara diperkirakan meningkat dari sekitar US$2,6 miliar pada 2026, menjadi US$4,7 miliar pada 2027, sebelum melampaui US$7 miliar atau sekitar Rp120 triliun per tahun ketika kapasitas produksi kembali 100 persen pada 2028. Kontribusi tersebut berasal dari pajak, dividen melalui MIND ID, royalti, dan PNBP.
Proyeksi ini memperlihatkan bahwa penguasaan mayoritas saham Freeport dan pembangunan fasilitas hilirisasi bukan hanya perubahan struktur kepemilikan, tetapi juga strategi jangka panjang untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperbesar nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.
