Anggota Komisi IV DPR RI menyoroti kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah berlangsung sekitar tiga bulan di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan.
Penanganan yang belum menunjukkan hasil signifikan memicu desakan agar pemerintah mengevaluasi langkah penanggulangan kebakaran dan dampak kabut asap.
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, mengatakan Kementerian Kehutanan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kawasan hutan dikelola dan dilindungi dengan baik.
Menurut Johan, DPR dan masyarakat berhak meminta penjelasan mengenai kesiapan pencegahan, kecepatan respons, efektivitas koordinasi, serta hasil penanganan karhutla di lapangan.
Meski demikian, ia menegaskan evaluasi tidak seharusnya hanya berfokus pada Kementerian Kehutanan. Penanganan karhutla melibatkan berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta pemegang izin usaha.
Johan menilai pemerintah membutuhkan kepemimpinan operasional yang jelas, langkah penyelamatan masyarakat yang terukur, dan pertanggungjawaban atas kelemahan tata kelola yang ditemukan.
