Protokol Kesehatan Pilkada Dipatuhi | SIARKABAR.com – Kabar Politik

Bawaslu mendapatkan 18.668 laporan permasalahan di TPS.

SIARKABAR.com, JAKARTA — Pemilihan umum kepala daerah (pilkada) yang digelar serentak pada Rabu (9/12) resmi ditutup pada pukul 13.00 WIB. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengeklaim, secara umum, protokol kesehatan (prokes) telah diterapkan dalam pilkada kemarin.

“Ada daerah yang sangat tinggi menerapkan protokol kesehatan, tetapi ada juga daerah yang tingkat kepatuhannya belum seperti yang diharapkan,” kata Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo dalam konferensi virtual, Rabu.

Satgas Penanganan Co vid-19 mencatat angka rata-rata tingkat kepatuhan terhadap prokes di 309 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak berada di sekitar angka 89 persen hingga 96 persen. Data tersebut didapatkan dari hasil pemantauan terhadap 227.492 orang di 34.014 titik di 33 provinsi.

“Jangan kita puas. Sekali lagi, tidak boleh puas dulu karena tahapan-tahapan tugas untuk pilkada ini belum berakhir,” kata Doni. Ia mengingatkan, masih ada beberapa kegiatan penghitungan suara yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

Pilkada serentak kemarin dilangsungkan di 224 kabupaten, 37 kota, dan 9 provinsi. Sebanyak 715 pasangan calon (paslon) ditetapkan sebagai peserta pilkada, terdiri atas 24 paslon pemilihan gubernur dan 691 paslon pemilihan bupati/wali kota.

Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah memerinci, sekitar 96,6 persen pemilih menggunakan masker saat mencoblos, kemarin. “Untuk perilaku menjaga jarak, laporan yang kami terima adalah 91,46 persen,” kata dia di Jakarta, Rabu (9/12).

Satgas Penanganan Covid-19 juga mencatat sekitar 128 ribu pemilih ditegur atau diingatkan petugas mengenai kepatuhan protokol kesehatan di 299 kabupaten/kota yang dipantau. Dewi menyebutkan, 98.100 personel anggota TNI disebar untuk perubahan perilaku. Kemudian, 219.748 anggota Polri turut diperbantukan.

Sementara itu, di lapangan, sejumlah protokol memang tampak diterapkan. Salah satunya soal pengaturan waktu yang membuat TPS terkesan sepi. “Pada surat undangan yang kami terima, sudah ada jadwal waktu kapan saya mencoblos. Jadi, tidak perlu datang terlalu pagi,” kata Firman (28 tahun), warga Desa Kalimanah Kulon, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga.

Di TPS 3 Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, petugas melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Lalu, pemilih yang datang diminta untuk mencuci tangan dan melakukan pengecekan suhu tubuh.

“Kalau suhu tubuhnya ada yang lebih dari 37,3 derajat Celsius, pemilih itu akan di arahkan ke bilik khusus. Namun, sejauh ini belum ada pemilih yang menggunakan bilik itu,”kata Karsidin petugas KPPS TPS 3 Desa Lamajang.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan, pilkada serentak masih akan berlangsung hingga ada keputusan akhir dari KPU. Setelah itu pun masih ada pelantikan yang dilakukan oleh pemerintah kepada para kepala daerah terpilih.

“Oleh sebab itu, tadi yang saya lihat rata-rata sudah di atas 92 persen ketaatan terhadap protokol Covid-19 yang disampaikan oleh BNPB tadi. Saya kira itu supaya dipertahankan, kalau perlu terus ditingkatkan,”ujar dia.

Di tempat lain, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan, sebanyak 18.668 permasalahan terjadi di TPS berdasarkan laporan pengawas TPS melalui Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) Pilkada 2020. Bawaslu menemukan di 1.172 TPS terdapat petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang terpapar Covid-19. (rr laeny sulistyawari/rizky suryarandika/mimi kartika/ronggo astungkoro/eko widiyatno/hartifiany praisra ed: fitriyan zamzami