PLN ‘Amankan’ Aset Tanah Rp1,7 T di Sumbar dan Banten – Kabar Ekonomi

Aset negara dalam bentuk tanah di Sumatera Barat dan Banten senilai Rp1,7 triliun berhasil diamankan. Aset yang terdiri dari 2.466 sertifikat tanah tersebut dikelola oleh PT PLN (Persero).

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengungkapkan penyelamatan aset tanah tersebut bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Kerja sama ini bentuk komitmen PLN untuk mengamankan, memelihara, termasuk mendayagunakan aset tanah dan properti milik negara yang dipercayakan kepada PLN.

“Hasilnya, langsung nyata. Ratusan, bahkan ribuan sertifikat tanah bisa terselesaikan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (25/11).

Detailnya, sebanyak 2.045 sertifikat tanah baru diterima dari penyelamatan aset negara di Sumbar dan Banten sebanyak 421 sertifikat.

Secara akumulatif Januari-November 2020, total penyelamatan aset milik negara di Sumbar mencapai 2.045 sertifikat dari 2.632 bidang tanah. Sedangkan, di Banten total penyelamatan aset milik negara mencapai 421 sertifikat dari 1.488 bidang tanah.

Secara total, perusahaan listrik BUMN itu telah menyelamatkan 10.640 sertifikat tanah, senilai Rp4,5 triliun periode Januari-November 2020.

Menurutnya, sertifikasi tanah ini tidak hanya bermanfaat bagi PLN, tetapi juga untuk kepentingan umum. Mengingat aset milik negara tersebut diperuntukkan infrastruktur ketenagalistrikan bagi masyarakat Indonesia.

Menteri ATR Sofyan Djalil memberikan apresiasi atas kerja sama tersebut dalam menyelesaikan sertifikasi aset tanah perusahaan. Kerja sama itu juga dinilai sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.

“Mencegah lebih baik dari pada mengobati, kalau korupsi ini seperti itu, kalau tata kelola sudah lebih baik, maka insyaallah korupsi jadi lebih sulit,” ucapnya.

PLN menargetkan seluruh aset tanah dapat tersertifikasi pada 2023 mendatang. Sofyan optimistis dengan sinergitas ini target tersebut dapat tercapai, bahkan sebelum 2023.

Sementara itu, Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan sertifikat tanah akan memberikan kepastian hukum serta memberikan keamanan bagi aset negara. Selain itu, sertifikat tanah membuat aset negara bisa dikendalikan dan menghindari penyalahgunaan aset.

Menurutnya, sertifikasi ini merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi dan penyalahgunaan aset negara.

“Sinergi ini adalah upaya mendorong capaian penertiban dan penyelamatan aset dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan publik serta menutup celah-celah korupsi untuk mendukung tercapainya tujuan nasional yang ada dalam UUD 1945,” tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

(ulf/bir)