Menko Polhukam Mahfud MD: Liga 1 Kembali Digelar tanpa Penonton – Kabar Olahraga

Reformasi persepakbolaan nasional, khususnya di PSSI, terus berlangsung.

SIARKABAR.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah telah memutuskan untuk kembali menggelar Liga 1 musim 2022/2023. Namun, pertandingan sepak bola itu bakal digelar tanpa penonton.

Liga sepak bola nasional itu sempat dihentikan. Hal ini akibat tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, pada 1 Oktober 2022 yang menelan ratusan korban jiwa.

“Sekarang pemerintah mengumumkan bahwa liga sepak bola itu akan diselesaikan, jadwal yang sudah ditentukan akan diselesaikan dan PSSI akan atau pemerintah (dalam hal ini) Menpora akan mengendalikan ini dan Bapak Kapolri itu sudah menjamin segi-segi keamanannya,” kata Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Senin (5/12/2022). “Penyelesaian kompetisi sepak bola, ini kemudian pertandingan liga itu diizinkan tanpa ada penonton.”

Mahfud menambahkan, seiring dengan kelanjutan pertandingan Liga 1, reformasi persepakbolaan nasional, khususnya Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) terus berlangsung. Reformasi itu sesuai dengan kesepakatan maupun pembicaraan yang dilakukan oleh pemerintah, baik dengan FIFA maupun dengan PSSI.

Selain itu, Mahfud melanjutkan, pengusutan tragedi Stadion Kanjuruhan yang membuat ratusan pendukung Arema FC atau Aremania meninggal dunia, akan terus berjalan. Ia juga memastikan bahwa berbagai rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan sudah hampir semuanya dilakukan.

“Satu, untuk bidang keamanan yang dulu dipersoalkan sekarang Kapolri sudah mengeluarkan perpol, peraturan polisi yang menjadi salah satu rekomendasi utama TGIPF. Kemudian, stadion-stadion sudah mulai dibangun, disiapkan untuk direnovasi agar memenuhi standar internasional,” kata Mahfud menjelaskan. “Kemudian, proses-proses hukum yang sedang berjalan akan terus berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi semua yang disampaikan oleh TGIPF itu sejauh menyangkut internal pemerintahan, itu sudah mulai berjalan untuk perbaikan ke depan.”